Seri Pertama FIM ASIA, Malaysia

April 22, 2009 at 3:12 am (Uncategorized)

Putaran pertama FIM ASIA telah dimulai pada tanggal 10 – 12 April 2009 yang lalu. Persaingan antar pambalap se-ASIA membuat ajang balap yang satu ini menjadi sebuah atraksi adu cepat yang luar biasa. Masing-masing pembalap menginginkan untuk dapat menjuarai ajang balap bergengsi di ASIA ini, sebagai pembuktian terhadap dunia internasional bahwa dirinya layak untuk maju ke kancah yang lebih bergengsi.

Yamaha Indonesia yang menurunkan Harlan Fadillah dan Sudarmono untuk bertanding di kelas 600cc memiliki optimisme tersendiri terhadap para pembalapnya. Kedua pambalap yang tergabung dalam team Petronas Sprinta Yamaha Indonesia ini memiliki keinginan yang kuat untuk bisa memenangkan FIM ASIA 2009.

Pada race pertama supersport 600cc pembalap Indoneisa Sudarmono berhasil menyelesaikan 25 lap dan finish pada urutan ke 7 dengan mengantongi 9 point. Sedangkan Harlan Fadillah gagal mencapai finish dikarenakan jatuh pada lap ke 10 ketika sedang memperebutkan posisi ke 4.

Menyadari hasil yang didapat pada race pertama kurang memuaskan kedua pembalap muda Indonesia ini memacu semangatnya pada race kedua. Walaupun diguyur hujan, Harlan berhasil menyalip Sudarmono, Azlan, Akhmad Fuad, Decha, Chalermpol, dan beberapa pembalap lain  hingga berhasil merebut posisi terdepan. Walapun sempat disalib oleh Zamri Baba, Harlan tidak patah semangat, dia justru semakin kencang memacu motornya hingga bisa kembali merebut posisi terdepan hingga finish.

Berbeda dengan rekan satu teamnya, Sudarmono sempat terjatuh sebanyak 2 kali. Akan tetapi perjuangan Sudarmono pantas mendapatkan acungan jempol. Dengan keadaannya yang telah jatuh sebanyak 2 kali, Sudarsono berhasil menyelasikan race kedua dan finish pada posisi ke 5.

Dengan demikian Harlan Fadillah berada di peringkat ke 5 dengan poin 25. Sedangkan Sudarmono menempati peringkat ke 6 dengan point 20, pada total pendapatan point sementara.

Info lengkap kunjungi web: www.fimasiangp.com

Harlan Fadillah (Tengah).

Sudarmono.

Permalink Leave a Comment

Kesempatan Bergabung Dengan PIT Crew Doni Tata di Itali atau Prancis.

April 22, 2009 at 3:08 am (Uncategorized)

World Supersport adalah ajang balap motor dunia yang menggunakan batasan mesin 600cc. Pada tahun 2009 ini, WSS akan digelar di 15 sirkuit terkemuka di dunia.

Doni Tata yang tahun lalu bergabung di ajang balap Moto GP kelas 250cc, tahun ini mencoba untuk bersaing di ajang World Supesport. Meskipun belum memperlihatkan hasil yang luar biasa, akan tetapi harus kita akui bahwa semakin hari kiprah bintang sirkuit Indonesia ini terus bersinar di ajang bapal motor dunia. Kiprah Doni Tata yang terus bersinar ini tentunya tidak lepas dari tekat dan support Yamaha Indonesia, yang mendukung cita-cita anak bangsa manjadi yang terbaik.

Kali ini demi untuk memanjakan konsumennya, Yamaha Indonesia ingin menawarkan sensasi aura World Supersport 2009 dengan bergabung mengikuti balap WSS di Italia atau Prancis. Yamaha ingin memberikan kesempatan luar biasa ini kepada 20 konsumen MX dan Vixion yang beruntung. Dari 20 konsumen yang beruntung tersebut akan dibagi menjadi 2 team yang terdiri dari 10 orang, yang akan bergabung dengan pit crew Doni Tata di sirkuit Imola, Italia pada tanggal 27 September 2009 dan sirkuit Magny-Cours, Prancis.

Dapatkan pengalaman sebagai pit crew Doni Tata di ajang balap World Superbike dan jadilah saksi kehebatan pembalap Indonesia.
Yamaha Semakin Di Depan.

Permalink Leave a Comment

contoh modul

April 11, 2009 at 2:14 am (Uncategorized)

---

Prolog:
Ini adalah pengembangan terbaru khusus untuk motor Injection yang dikembangkan oleh XP Ignition, dinamakan Modul Pengapian karena menjaga tegangan konstan 350 Volt DC dengan system perintah dari ECU motor.
Penggunaan modul pengapian IM-8 Andrion di motor menjadikan motor sangat responsif, motor tidak perlu mencapai RPM tinggi sudah mendapatkan kecepatan dan juga penggunaan modul ini memungkinkan motor untuk mengganti dengan Koil system CDI seperti Koil XP dll yang selama ini tidak bisa diterapkan di motor-motor injection dikarenakan motor injection menggunakan system TCI.
__________________________________________________ ________

IM-8 Andrion Series
High Performance Ignition Electronic Module for Injection

Features:
– High Performance Ignition 350 volt DC (CDI system)
- High Energy system
- Increasing Acceleration,Power and Torque
- Led Indicator
- Suitable for Injection system
- Including IGF signal for controlling fuel pump
- Guarantee 1 year

Profil Alat
Andrion IM-8 adalah Modul Pengapian Electronik untuk motor injection yang menggunakan sistem pengapian Single Coil / satu (1) koil yang dilengkapi dengan signal IGF untuk menjalankan fuel pump pada motor injection.
Andrion IM-8 dirancang khusus oleh PT. Cahaya Berkat Teknologi untuk memaksimalkan pengapian pada Motor Injection dengan menjaga output voltage 350 volt Dc hingga putaran maksimal yang diperintahkan oleh ECM pada motor Injection dimana bila tanpa modul pengapian pada RPM tinggi pengapian akan mengecil.
Dengan menggunakan Andrion IM-8 motor akan mendapatkan bandwith power yang sangat luas.
Andrion IM-8 sangat cocok untuk digunakan harian, drag bike , maupun road race.

Keunggulan Teknologi Andrion IM-8

* Meningkatkan Akselerasi
Kendaraan dengan menggunakan Andrion IM-8 pengapian menjadi lebih besar ± 80.000 Volt sedangkan dengan metode konvensional (tanpa Andrion IM-8 ) hanya 12.000 s/d 15.000 Volt sehingga pembakaran akan lebih sempurna

* Menghemat BBM
Kendaraan dengan pengapian Andrion IM-8 dapat meminimalisasi fluktuasi atau memaksimalkan ketepatan sistem pengapian, sehingga dapat mengefisienkan bahan bakar 15% s/d 25 % pada kecepatan konstan 60 km/jam atau lebih

* Pengapian Stabil
Pengapian dengan Andrion IM-8 tetap stabil pada putaran mesin diatas 3000 s/d maksimum Limiter RPM, sedangkan dengan metode konvensional pengapian akan mengecil

* Mudah distater
Karena dengan menggunakan Andrion IM-8 tegangan yang dihasilkan oleh coil lebih besar, sehingga mudah distater meskipun mesin dalam keadaan dingin sekalipun, sehingga dapat memperpanjang usia dynamo stater dan aki/batttery

* Coil tidak panas dan awet
Karena Coil dialiri pulsa bukan arus seperti pada pengapian konvensional, maka Coil tidak akan panas

* Busi tahan lama
Dengan Andrion IM-8 tidak terjadi penumpukan partikel pada ujung katode maupun anode busi, sehingga busi lebih tahan lama (awet)

* Pengganti CDI / FTI
Andrion IM-8 dapat menggantikan kerja CDI/FTI dengan lebih baik, sehingga CDI/FTI tidak panas dan dapat lebih tahan lama (awet) system Andrion IM-8 merupakan system pengapian Bi-polar sehingga dapat dirubah system nya menjadi CDI or TCI sesuai kebutuhan

* Mengurangi Polusi
Andrion IM-8 memperkecil kadar CO pada sisa
pembakaran (gas buang) sampai 50 %

* Garansi 1 Tahun Penuh
Andrion IM-8 di garansi selama 1 tahun penuh sejak tanggal pemasangan (yang disebabkan kesalahan alat/komponen)

Semua Andrion IM-8 dirancang khusus menggunakan Toroid dengan kapasitas besar dan telah melalui Quality Control dengan metode ”life test” selama 4 jam dengan putaran 10.000 RPM

Permalink Leave a Comment

lorenzo cidera

April 8, 2009 at 4:10 am (Uncategorized)

orenzo cidera,.. tinggal Stoner, Rossi atau Pedrosa yang bakalan juara…??? Mei 3, 2008

Posted by triatmono in MotoGP, Otomotif.
trackback

Permalink Leave a Comment

kalau v-ixion anda boros baca ini lalu pergi ke dialer

April 7, 2009 at 2:27 pm (Uncategorized)

YAMAHA V-IXION
Seting di Bengkel Resmi

Meski ditegaskan pabrikan tak perlu lagi seting CO, namun para penyemplak V-ixion banyak yang penasaran. Pengin coba seting di bengkel resmi. Apalagi Yamaha sudah membekali tiap bengkel dengan alat pendiagnosa bernama FI Diagnostic Tool.

Secara teknis, bila alat ini dicolok ke salah satu kabel di ECU (Electronic Contol Unit), maka FI Diagnostic Tool akan memberi info lengkap. Tentang kondisi injeksi maupun komponen penunjang kerja injeksi. Termasuk info CO yang banyak jadi pegangan bikers.

“Pabrikan pasti menyetel CO itu dalam batas aman untuk regulasi emisi. Karena itu setel di angka 0,” kata Riswandi, Manager Education-Service, PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI). Lebih lanjut beliau menjelaskan, bahwa untuk wilayah Indonesia pada umumnya cukup di angka itu.

“Tapi memang kadang ada konsumen minta tambah atau dikurangi. Tindakan itu tentu ada konsekuensinya,” lanjut Riswandi. Alat ini sendiri bertugas melakukan adjuster atau penyetingan dengan range (jarak) antara -30 sampai +30. Maksudnya bila angka dinaikkan atau (+) bertambah, artinya campuran gas bakar akan kaya bensin.

“Efeknya tenaga memang bertambah,” terang pria ramah ini lebih lanjut. Riswandi juga menjelaskan, bahwa jika penambahan ini dilakukan, berarti angka CO meningkat atau emisinya juga berlebih. Penambahan ini mungkin dapat dilakukan di daerah yang relatif dingin.

Oh ya, setiap penambahan satu angka maka yang terjadi adalah penambahan suplai bensin sebesar 0,05 cc lebih banyak dibanding sebelumnya. Sedangkan kalau angkanya dibuat minus atau di bawah 0, maka itu artinya miskin bahan bakar.

“Efeknya mungkin tarikan agak enteng tapi tidak bertenaga. Selain itu mesin juga akan lebih cepat panas,” lanjut pria yang bisa ditemui di DDS Jakarta, Jl. Letjen Suprapto, No. 402, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Alat diagnosa ini sendiri punya tiga kabel. Kabel hijau disambungkan ke self diagnostic yang posisinya di bawah jok, warna merah ke (+) aki dan hitam ke (-). Untuk seting CO, kunci kontak harus dalam kondisi ON atau nyala.

Permalink Leave a Comment

bro ne gambar v-ixion yg terbaru ne

April 7, 2009 at 2:20 pm (Uncategorized)

Jakarta – Kabar bakal keluarnya varian terbaru Yamaha V-ixion ditepis PT Yamaha Kencana Motor Indonesia (YMKI). Jika V-ixion baru benar-benar jadi keluar, Yamaha bisa kerepotan.

“Kami belum merencanakan untuk memasukkan sebuah produk baru, termasuk V-ixion,” tukas Promotion Supervisor PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI), Indra Dwi Sunda ketika dihubungi detikOto, Kamis (26/1/2009).

Permintaan masyarakat pada V-ixion saat ini saja masih terbilang cukup tinggi dan belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh pihak Yamaha. “Apalagi bila ada produk baru, bisa makin keteteran kita,” ujarnya.

Permalink Leave a Comment

MAU BUAT V-IXION KENCANG BELI INI BRO!!!!

April 7, 2009 at 1:19 pm (Uncategorized)

Oh ya tips meningkatkan kecrotan bensin di injection untuk Vixion terutama di gigi 4 dan 5 karena Vixion membaca untuk kecrotan bensin ke mesin melalui pembacaan dari MAP maka ini ada beberapa cara

1. Merubah ratio gear ratio menjadi kombinasi 15/43 or 15/44 supaya mesin mudah teriak ke RPM atas sehingga isapan mesin seolah2 tinggi yang dibaca oleh MAP
prinsip MAP membaca RPM 1500 kira2 1.5 volt perintah ke ECM nya
maksimal 5 volt itu pun tidak terjadi di RPM maks Vxion (makanya kecrotan bensinnya belum maks)
malah di RPM 8000 cuman 3 volt..

2. Menggunakan Piggy Back untuk mengakali MAP nya
3. Menyetel CO biasanya sampe +15

kalo untuk dipake harian, gak usah sampe setting sejauh itu kecuali bener2 dipakai untuk balap baru deh

segitu dulu untuk tips nya

Permalink Leave a Comment

cara membuat bakso ikan

March 17, 2009 at 12:35 pm (Uncategorized)

Bahan Baku Persyaratan bahan baku (ikan) yang terpenting adalah kesegarannya. Semakin segar ikan yang digunakan, semakin baik pula mutu bakso yang dihasilkan. Berbagai jenis ikan yang digunakan untuk membuat bakso, terutama ikan yang berdaging tebal dan mempunyai daya elastisitas seperti tenggiri, kakap, cucut, bloso, ekor kuning dan lain-lain. Selain bahan baku dari ikan segar, bakso juga dapat dibuat dari produk yang sudah setengah jadi yang dikenal dengan nama Suzimi (daging ikan lumat). B. Bahan Tambahan Bahan tambahan pembuatan bakso adalah tepung tapioca dan bumbu-bumbu dengan komposisi sebagai berikut : – Tapioka 10 – 15 % – Garam 2 – 3 % – Merica 0,5 % – Bawang putih 2 % – Bumbu masak 0,75 % (bila disukai) C. Cara Pembuatan 1. Jika digunakan bahan baku dari ikan segar, perlu dilakukan pemisahan daging dari tulang-tulang dan durinya dengan cara menyayat memanjang pada bagian punggung hingga terbelah. 2. Ambillah bagian dagingnya cara dikerok menggunakan sendok 3. Bersihkan hancuran daging tersebut dari komponen-komponen yang tidak di kehendaki (kulit, duri dan tulang) 4. Siapakan larutan garam (brine) dingin dengan perbandingan antara air, es dan ikan adalah 4 : 1 : 1 dan konsentrasi garam 0,2 – 0,3 % 5. Rendam hancuran daging ikan dalam larutan tersebut selama 15 menit sambil diaduk-aduk 6. Buanglah jika timbul lemak yang mengapung di permukaan 7. Lakukan pengepresan / pemerasaan dengan menggunakan kain kasa 8. Lakukan proses perendaman tersebut sebanyak 2 – 3 kali 9.Lumatkan daging ikan tersebut dengan cara ditumbuk dalam lumping atau menggunakan alat penggiling daging sambil diberi garam ( 2 – 3 %) 10.Haluskan bumbu-bumbu tersebut ke dalam daging lumat sambil diuleni dan masukkan tapioca sedikit demi sedikit 11. Aduk adonan sampai homogeny dan tidak lengket di tangan 12. Aduk adonan sampai homogeny dan tidak lengket di tangan 13. Untuk memperbaiki elastisitas dapat diberi putih telur satu butir untuk setiap 1 kg adonan 14. Lakukan pencetakan yaitu dengan membuat bola-bola kecil dengan cara adonan diletakkan pada telapak tangan, dikepal-kepal, kemudian ditekan sehingga akan keluar bola-bola bakso dari sela-sela jari dan telunjuk 15. Bola-bola bakso yang keluar dari kepalan itu diangkat dengan sendok dan sedikit diratakan 16. Masukkan ke dalam air hangat ( suhu + 40 C)biarkan selama 20 menit 17. Rebus dalam air mendidih sampai bakso mengapung sebagai tanda telah matang 18. Angkat bakso ynag telah matang dan masukkan ke dalam air dingin (air es ) + 15 menit 19. Angkat dan tiriskan D. Penyajian Bakso ikan data disajikan dalam bentuk rebusan dengan kuah atau digoreng sebagai makanan ringan. Jika disajikan dalam bentuk kuah perlu dipersiapkan kuahnya yaitu dengan merebus sisa-sisa penyiangan seperti kepala, tulang, kemudian diberikan bumbu yang telah dihaluskan (merica, bawang putih dan garam) Sedangkan bumbu-bumbu penyedap kuah anatara lain, bawang goreng, tongcai, saos tomat, cabe/sambal, kecap, cuka, sayur caisim

Permalink Leave a Comment

mendapatkan uang gratis melalui internet

March 14, 2009 at 2:00 am (Uncategorized)

hloooo teman-teman law mw mendapatka uang gratis tampa dipungut biyaya melalui internet…………………

Permalink Leave a Comment

PELANGGARAN TENTANG HAM

January 30, 2009 at 2:39 am (Uncategorized)

Pelanggaran HAM Berat Kasus Lumpur Lapindo

Oleh Subagyo, SH – Pengacara tinggal di Surabaya Jika hukum HAM internasional dikaitkan dengan kasus semburan lumpur Lapindo, maka bos Grup Bakrie dan pemerintah dalam pengusahaan Blok Brantas tersebut dapat diadili di Pengadilan HAM. Tapi bisakah – dalam praktiknya – hukum HAM berjalan tanpa intervensi politik? Itulah masalah besar praktik penegakan hukum kita selama ini. Reformasi jatuh tersandung di soal itu. *** Hingga hari ini semburan lumpur Lapindo sampai pada fase yang terus mengkhawatirkan, dengan korban terus bertambah. Akibat semburan lumpur yang hampir genap dua tahun itu telah semakin memperberat dan memperluas penderitaan sosial. Jika semburan lumpur itu berjalan hingga 50 tahun, Greenomics menghitung biaya penanggulangan masalah lumpur Lapindo itu akan menjadi Rp. 756 triliun (Hukumonline.com, 13/2/2007). Sedangkan trio pemegang partisipating interest Blok Brantas yang terdiri dari Grup Bakrie, Medco dan Santos menanggung hanya Rp. 5 triliun sesuai janji mereka yang berlindung di balik jubah Perpres No. 14/2007. Jika itu benar, negara akan menanggung Rp. 751 triliun, jika tak ada upaya keras lebih lanjut untuk menghentikan semburan lumpur Lapindo. Upaya penghentian semburan lumpur pernah dilakukan tapi dihentikan dengan alasan `dana.´ Lalu ditumpuki dengan pendapat sekelompok ahli geologi yang memustahilkan upaya penghentian semburan. Ini menjadi misteri tersendiri yang perlu dikuak. Unsur kesengajaan Kejaksaan RI hingga kini tampak ragu dengan setumpuk alat bukti pidana kasus semburan lumpur itu, maka patut dipertanyakan. Pasalnya, selain telah adanya berbagai alat dan barang bukti, ada juga acuan dokumen otentik, yaitu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 29 Mei 2007 yang sudah sangat gamblang menjelaskan berbagai pelanggaran dalam proses peralihan Blok Brantas hingga kesalahan proses eksplorasi. Kejaksaan seharusnya tidak terjebak dalam kancah perbedaan pendapat para ahli geologi. Bukankah selama ini para koruptor yang diadili juga `menyewa´ ahli dan perkaranya tetap dibawa ke pengadilan? Berdasarkan hasil audit BPK, ditemukan fakta bahwa lokasi pemboran Sumur Banjar Panji (BJP)-1 berada 5 meter dari wilayah permukiman, 37 meter dari sarana umum (jalan tol Surabaya – Gempol) dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina. Selain Sumur BJP-1, terdapat sejumlah sumur-sumur eksploitasi (sudah produksi) yang dikelola oleh Lapindo yang jarak lokasinya kurang 100 meter dari permukiman. Pemberian ijin lokasi pemboran sumur migas yang berdekatan dengan permukiman dan sarana umum serta obyek vital tidak sesuai dengan Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber nyala dapat timbul. Pemberian ijin lokasi sumur eksplorasi Migas di wilayah pemukiman juga tidak sesuai dengan Inpres No. 1/1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum dan UU No. 11/1967. Lokasi pemboran Sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Sidoarjo No.16 tahun 2003. Pada saat ijin lokasi diberikan kepada Lapindo, Perda tersebut belum direvisi. Menurut Pemkab Sidoarjo, terkait dengan RTRW, ijin lokasi diberikan dengan mempertimbangkan kelayakan teknis yang dikeluarkan oleh BP Migas. Jadi, jelas adanya konspirasi hitam itu. Akal sehat semua orang bisa memikirkan bahwa kegiatan eksplorasi migas yang berdekatan dengan pemukiman penduduk sudah pasti mengandung risiko atau dampak yang besar. Dengan hanya dasar itu pula hukum dapat menyimpulkan bahwa hak pengusahaan Blok Brantas yang diperoleh Lapindo adalah ilegal sebab melanggar berbagai aturan keselamatan sosial. Meskipun seandainya semburan lumpur Lapindo tersebut bukan suatu niatan, tetapi jika semburan lumpur itu merupakan kemungkinan yang dapat dipikirkan sebelumnya yang akan mengakibatkan nasib buruk masyarakat di sekitarnya, maka unsur `kesengajaan´ itu dapat dilekatkan pada perkara semburan lumpur Lapindo itu, apalagi ternyata BPK juga menemukan banyaknya pelanggaran kaidah keteknikan yang baik dalam proses eksplorasi, yang mengakibatkan semburan lumpur tersebut. Jadi, kasus semburan lumpur Lapindo itu bukan `kelalaian´ tapi sengaja menabrak rambu-rambu keselamatan sosial. Pelanggaran HAM berat Melihat fakta-fakta pelanggaran konspiratif dalam perolehan ijin eksplorasi, pengawasan pemerintah yang tidak serius kepada Lapindo, termasuk pembiaran penggunaan peralatan dan teknologi pemboran yang asal-asalan, prediksi geologis pemboran Sumur BJP-1 yang banyak kelirunya sehingga pelaksanaan pemboran menyimpang dari perencanaan, lalu menimbulkan semburan lumpur yang menghancurkan nasib masyarakat secara meluas yang ditangani dengan cara ketidakadilan, maka peristiwa itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat, dengan terusirnya kelompok penduduk akibat konspirasi pengelolaan usaha migas Blok Brantas itu. Pelanggaran HAM berat yang dirumuskan pasal 9 huruf d dan e UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM menentukan: “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : … d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; …” Penegak HAM harus memahami tafsir historis UU No. 26/2000 tersebut yang diadobsi dari Roma Statute of The International Criminal Court (Statuta Roma), yang memuat ketentuan tentang kejahatan kemanusiaan yang sangat serius (the most serious crimes) yang kemudian diterjemahkan menjadi `pelanggaran HAM berat´ oleh UU No. 26/2000. Tetapi pembuat UU No. 26/2000 memotong kalimat pada huruf k pasal 7 ayat (1) Statuta Roma yang menentukan bentuk kejahatan kemanusiaan lain, yaitu: Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health. Nah, kiranya dengan menerapkan tafsir historis yang progresif terhadap hukum HAM internasional tersebut dikaitkan dengan kasus semburan lumpur Lapindo itu maka para pengambil keputusan di tubuh Grup Bakrie dan pemerintah dalam pengusahaan Blok Brantas tersebut dapat diadili di Pengadilan HAM. Tapi bisakah – dalam praktiknya – hukum HAM berjalan tanpa intervensi politik? Itulah masalah besar praktik penegakan hukum kita selama ini. Reformasi jatuh tersandung di soal itu. Maka Komnas HAM selaku lembaga independen seyogyanya dijadikan komisi yang tak sebatas selaku penyelidik, tapi juga sebagai penyidik dan penuntut khusus dalam kasus pelanggaran HAM berat. UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 harus diperbaiki guna menambah fungsi dan wewenang Komnas HAM itu.

191 Kasus Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Aceh Pascatsunami

Sabtu, 22 April 2006 | 06:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Nasional Perempuan melaporkan telah terjadi tindak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan Aceh pascatsunami pada tahun 2004 lalu.

“Terdapat 191 tindak pelanggaran,” kata Ketua Komisi Nasional Perempuan Kamala Chandra Kirana kepada Tempo di Balai Kartini Jakarta, kemarin.

Data itu, menurutnya, berdasarkan temuan dari pelapor khusus Komnas Perempuan yang dipimpin oleh Samsidar. “Data itu dikumpulkan terhitung dari tanggal 19 Oktober 2005 sampai dengan 2006,” ujarnya.

191 pelanggaran itu, menurut Kamala, terjadi atas 38 kasus diskriminasi, 7 penggusuran paksa dan 146 tindak kekerasan. “Dengan bentuk pelanggaran fisik, seksual dan psikis,” katanya.

Sementara, Samsidar mengatakan bahwa kategori diskriminasi terhadap gender, salah satu modus operandinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi dengan menggunakan sarana paling efektif dalam bentukan budaya patriarki, yaitu status perempuan sebagai wanita pengungsi. “Karenanya janda dan anak perempuan kepala keluarga dan belum menikah, menjadi kelompok paling rentan terhadap hal tersebut,” katanya.

zaky almubarok

Kasus Pelanggaran HAM di Filipina Menurun

Manila (ANTARA News) – Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berupa tewasnya dan menghilangnya sejumlah tokoh atau orang yang diduga berlatar belakang politis, yang diduga dilakukan oleh oknum aparat keamanan Filipina, telah menurun pada tahun 2007 ditengah-tengah tekanan masyarakat internasional, demikian dikatakan oleh kelompok HAM Filipina, Senin.

Karapatan, salah satu organisasi pendukung HAM, mengatakan bahwa jumlah total kasus kematian yang diduga berlatang belakang politis tercatat dari Januari hingga Oktober tahun 2007 sebanyak 68 kasus, suatu penurunan pesat dibandingankan dengan catatan tahun lalu sebanyak 209 kasus untuk periode yang sama.

Kasus dari menghilangnya sejumlah orang juga menurun dari Januari hingga Oktober 2007 tercatat 26 kasus dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat dengan jumlah 76 kasus.

Hal itu berkaitan dengan meningkatnya tekanan dunia internasional kepada pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo agar menangani isu pelanggaran HAM di negri itu.

“Kelompok HAM tersebut mengatakan Pemerintahan Gloria Macapagal Arroyo bekerja keras untuk memperbaiki rekor pelanggaran HAM yang dikatakannya berkaitan erat dengan tekanan pihak AMerika Serikat (AS) sehubungan dengan program bantuan militer,” kata Marie Hilao Enriquez, Sekretaris Jendral Karapatan. (*)

COPYRIGHT © 2007

[INDONESIA-NEWS] KMP – Saksi Kunci Kasus Pelanggaran HAM Aceh Menghilang

Senin, 7 Februari 2000
Saksi Kunci Kasus Pelanggaran HAM Aceh Menghilang
Kendari, Kompas

Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia Hasballah M Saad mengatakan,
upaya mempercepat proses hukum kasus pelanggaran HAM di Aceh mengalami
kendala karena salah satu saksi kuncinya telah menghilang.

“Penanganan kasus pelanggaran HAM di Aceh melalui pengadilan
koneksitas sebenarnya akan dimulai Minggu terakhir Februari ini,
tetapi terhambat akibat menghilangnya saksi kunci itu,” katanya kepada
wartawan di Kendari, Minggu (6/2), seperti dikutip Antara.

Hasballah mengaku tidak mengetahui nama saksi kunci itu. Ia hanya
mengatakan bahwa dia itu adalah seorang pejabat militer di sebuah
Komando Daerah Militer (Kodam) di Sumatera dan sekarang terus dicari.

Hasballah tidak menerangkan saksi kunci yang menghilang itu terkait
dengan pembunuhan Tengku Bantaqiah atau untuk kasus pelanggaran HAM
lainnya. Peradilan koneksitas kasus pembunuhan Tengku Bantaqiah
sedianya dijadwalkan akhir Januari, namun kemudian diundurkan.

Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
tertundanya peradilan koneksitas pembunuhan Tengku Bantaqiah adalah
karena MA belum menjawab surat permohonan pemindahan lokasi sidang ke
Sabang (Pulau Weh).

Lima kasus

Dalam kasus pelanggaran HAM di Aceh, menurut Hasballah, sudah lima
kasus yang memenuhi syarat untuk diproses secara hukum (tidak dirinci
nama kasusnya), sementara yang belum diproses menjadi fakta hukum
tercatat sedikitnya 7.000 kasus.

“Kalau dia itu ditemukan barangkali hasil proses pengadilan koneksitas
kelima kasus itu, termasuk mungkin kasus-kasus lainnya bisa optimal.
Tetapi kalau tetap menghilang mungkin hasilnya tidak akan optimal,”
katanya.

Oleh karena itu, Hasballah mengimbau agar pencarian terhadap saksi
kunci yang menghilang itu, dapat dilakukan secara intensif agar proses
penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Propinsi Serambi Mekkah itu bisa
diselesaikan secepatnya.

Sedang ketika ditanya mengenai kasus terbunuhnya anggota DPR RI dari
Fraksi PPP, Tengku Nasharudin Daud di Medan, dia mengatakan, pihaknya
sudah berkonsultasi dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Kejaksaan Agung.

“Saya tidak mau ada pengadilan rakyat, saya tidak mau ada spekulasi
orang yang bermacam-macam mengenai kasus itu. Oleh karenanya saya
sudah menyampaikan kepada Kapolri agar diusut tuntas,” ujarnya.

Ditanya soal adanya sinyalemen bahwa anggota DPR RI asal Aceh itu
sengaja dihabisi karena terlalu vokal dalam menyuarakan masalah
pelanggaran HAM di Aceh, menteri yang juga asal Aceh itu mengatakan,
orang boleh saja menafsirkan seperti itu. Namun, ia mengimbau agar
dalam menyikapi kasus tersebut harus dengan pikiran jernih dan yang
terpenting harus sabar menunggu keterangan dari polisi, jangan
mendahului hasil penyidikan polisi atas kasus itu.

“Kemarin pagi satu tim dari Jakarta sudah berangkat ke Medan untuk
menyelidiki kasus itu. Kita harapkan tim itu dapat membantu mengungkap
peristiwa yang sebenarnya dalam kasus tersebut,” kata Hasballah. (bdm)

---

Kontroversi G30S

Di antara kasus-kasus pelanggaran berat HAM, perkara seputar peristiwa G30S bagi KKR bakal menjadi kasus kontroversial. Dilema bisa muncul dengan terlibatnya KKR untuk memangani kasus pembersihan para aktivis PKI.

Peneliti LIPI Asvi Marwan Adam melihat, kalau pembantaian sebelum 1 Oktober 1965 yang memakan banyak korban dari pihak Islam, karena pelakunya sama-sama sipil, lebih mudah rekonsiliasi. ”Anggaplah kasus ini selesai,” jelasnya. Persoalan muncul ketika KKR mencoba menyesaikan pembantaian yang terjadi pasca G30S.

Asvi menjelaskan, begitu Soeharto pada 1 Oktober 1965 berhasil menguasai keadaan, sore harinya keluar pengumuman Peperalda Jaya yang melarang semua surat kabar terbit –kecuali Angkatan Bersenjata (AB) dan Berita Yudha. Dengan begitu, seluruh informasi dikuasai tentara.

Berita yang terbit oleh kedua koran itu kemudian direkayasa untuk mengkambinghitamkan PKI sebagai dalang G30S yang didukung Gerwani sebagai simbol kebejatan moral. Informasi itu kemudian diserap oleh koran-koran lain yang baru boleh terbit 6 Oktober 1965.

Percobaan kudeta 1 Oktober, kemudian diikuti pembantaian massal di Indonesia. Banyak sumber yang memberitakan perihal jumlah korban pembantaian pada 1965/1966 itu tidak mudah diketahui secara persis. Dari 39 artikel yang dikumpulkan Robert Cribb (1990:12) jumlah korban berkisar antara 78.000 sampai dua juta jiwa, atau rata-rata 432.590 orang.

Cribb mengatakan, pembantaian itu dilakukan dengan cara sederhana. ”Mereka menggunakan alat pisau atau golok,” urai Cribb. Tidak ada kamar gas seperti Nazi. Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa ke tempat jauh sebelum dibantai. Biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, menurutnya, ”Kejadian itu biasanya malam.” Proses pembunuhan berlangsung cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukannya dalam tempo empat tahun.

Cribb menambahkan, ada empat faktor yang menyulut pembantaian masal itu. Pertama, budaya amuk massa, sebagai unsur penopang kekerasan. Kedua, konflik antara golongan komunis dengan para pemuka agama islam yang sudah berlangsung sejak 1960-an. Ketiga, militer yang diduga berperan dalam menggerakkan massa. Keempat, faktor provokasi media yang menyebabkan masyarakat geram.

Peran media militer, koran AB dan Berita Yudha, juga sangat krusial. Media inilah yang semula menyebarkan berita sadis tentang Gerwani yang menyilet kemaluan para Jenderal. Padahal, menurut Cribb, berdasarkan visum, seperti diungkap Ben Anderson (1987) para jenazah itu hanya mengalami luka tembak dan memar terkena popor senjata atau terbentur dinding tembok sumur. Berita tentang kekejaman Gerwani itu memicu kemarahan massa.

Karena itu, Asvi mengingatkan bahwa peristiwa pembunuhan massal pada 1965/66 perlu dipisahkan antara konflik antar masyarakat dengan kejahatan yang dilakukan oleh negara. Pertikaian antar masyarakat, meski memakan banyak korban bisa diselesaikan. Yang lebih parah adalah kejahatan yang dilakukan negara terhadap masyarakat, menyangkut dugaan keterlibatan militer (terutama di Jawa Tengah) dalam berbagai bentuk penyiksaan dan pembunuhan.

Menurut Cribb, dalam banyak kasus, pembunuhan baru dimulai setelah datangnya kesatuan elit militer di tempat kejadian yang memerintahkan tindakan kekerasan. ”Atau militer setidaknya memberi contoh,” ujarnya. Ini perlu diusut. Keterlibatan militer ini, masih kata Cribb, untuk menciptakan kerumitan permasalahan. Semakin banyak tangan yang berlumuran darah dalam penghancuran komunisme, semakin banyak tangan yang akan menentang kebangkitan kembali PKI dan dengan demikian tidak ada yang bisa dituduh sebagai sponsor pembantaian.

Sebuah sarasehan Generasi Muda Indonesia yang diselenggarakan di Univesitas Leuwen Belgia 23 September 2000 dengan tema ”Mawas Diri Peristiwa 1965: Sebuah Tinjauan Ulang Sejarah”, secara tegas menyimpulkan agar dalam memandang peristiwa G30S harus dibedakan antara peristiwa 1 Oktober dan sesudahnya, yaitu berupa pembantaian massal yang dikatakan tiada taranya dalam sejarah modern Indonesia, bahkan mungkin dunia, sampai hari ini.

Peritiwa inilah, simpul pertemuan itu, merupakan kenyataan gamblang yang pernah disaksikan banyak orang dan masih menjadi memoar kolektif sebagian mereka yang masih hidup.

Hardoyo, seorang mantan anggota DPRGR/MPRS dari Fraksi Golongan Karya Muda, satu ide dengan hasil pertemuan Belgia. ”Biar adil mestinya langkah itu yang kita lakukan.”

Mantan tahanan politik 1966-1979 ini kemudian bercerita. “saya pernah mewawancarai seorang putera dari sepasang suami-isteri guru SD di sebuah kota di Jawa Tengah. Sang ayah yang anggota PGRI itu dibunuh awal November 1965. Sang ibu yang masih hamil tua sembilan bulan dibiarkan melahirkan putera terakhirnya, dan tiga hari setelah sang anak lahir ia diambil dari rumah sakit persalinan dan langsung dibunuh.”

Menurut pengakuan sang putera yang pada 1965 berusia 14 tahun, keluarga dari pelaku pembunuhan orang tuanya itu mengirim pengakuan bahwa mereka itu terpaksa melakukan pembunuhan karena diperintah atasannya. Sedangkan Ormas tertentu yang menggeroyok dan menangkap orang tuanya mengatakan bahwa mereka diperintah oleh pimpinannya karena jika tidak merekalah yang akan dibunuh. Pimpinannya itu kemudian mengakui bahwa mereka hanya meneruskan perintah yang berwajib.

Hardoyo menambahkan: kemudian saya tanya, ”Apakah Anda menyimpan dendam?” Sang anak menjawab, ”Semula Ya.” Tapi setelah kami mempelajari masalahnya, dendam saya hilang. ”Mereka hanyalah pelaksana yang sebenarnya tak tahu menahu masalahnya.” Mereka, tambah Hardoyo, juga bagian dari korban sejarah dalam berbagai bentuk dan sisinya.

Bisa jadi memang benar, dalam soal G30S atau soal PKI pada umumnya, peran KKR kelak harus memilah secara tegas, pasca 1 Oktober versus sebelum 1 Oktober.

***

Permalink Leave a Comment